Reklamasi Teluk Jakarta dalam Pandangan Islam

By 26 April 2016 Opini Mahasiswa No Comments

reklamasi

Akhir-akhir ini, wacana reklamasi teluk Jakarta semakin mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat termasuk mahasiswa. Berbagai kebijakan pemerintah muncul, dan menjadi polemik dengan adanya pro dan kontra terhadap kebijakan yang ada.

Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru, baik di wilayah pesisir pantai ataupun ditengah laut. Reklamasi memiliki tujuan untuk menjadikan kawasan berair yang belum termanfaatkan/rusak menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat baik untuk keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lainnya.

Reklamasi bukan hal yang baru bagi Jakarta, kegiatan ini sudah mulai dilakukan sejak tahun 1980-an. PT Harapan Indah mereklamasi kawasan pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk pemukiman mewah Pantai Mutiara. Sepuluh tahun kemudian, giliran hutan bakau kapuk yang direklamasi untuk kawasan pemukiman mewah yang sekarang dikenal dengan sebutan pantai indah kapuk. Tahun 1995, menyusul reklamasi yang digunakan untuk industri, yakni kawasan Berikat Marunda. Kegiatan reklamasi dan segala bentuk kebijakannya terus berlangsung. Hingga saat ini, pembuatan 17 pulau buatan dengan mereklamasi pesisir utara Jakarta telah dikapling-kapling kepada PT Kapuk Naga Indah, PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Muara Wisesa Samudra, PT Taman Harapan Inda, PT KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Marunda, PT Pelindo II, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Manggala Krida Yudha, dan PT Manggala Krida Yudha (nationalgeographic.co.id).

Kegiatan reklamasi ini telah menuai pro dan kontra. Mereka yang mendukung reklamasi ini mempunyai alasan diantaranya untuk menyelesaikan kelangkaan ruang dan lahan di jakarta, mendatangkan benefit ekonomi bagi jakarta, memperlancar aliran banjir ke laut, dan akan memecah gelombang dan mengurangi risiko abrasi. Sementara dari pihak yang kontra, reklamasi dinilai harus dihentikan karena akan berdampak negatif pada lingkungan dan ekosistem yang ada, memperparah masalah sosial karena hilangnya sumber penghasilan nelayan, dan mengancam keragaman hayati.

Islam sebagai rahmat bagi semesta alam ketika diterapkan secara sempurna, mempunyai pandangan yang khas dalam menyelesaikan masalah reklamasi ini.

  1. Islam memandang danau, kawasan pesisir, dan laut merupakan harta milik umum seluruh rakyat berserikat. Harta miliki umum dalam ketentuan syari’ah tidak boleh dikuasai atau dikuasakan kepada individu, kelompok, atau korporasi.
  2. Islam menempatkan negara sebagai pengatur yang memungkinkan kepada seluruh rakyat untuk bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari harta milik umum. Negara juga harus mengelola langsung harta milik umum dan hasil pengelolaan seluruhnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung, maupun dalam bentuk berbagai pelayanan.
  3. Dilihat dari ketentuan syari’ah Islam, maka praktik pengaplingan reklamasi sebanyak 17 pulau buatan di teluk Jakarta kepada PT diatas jelas tidak boleh. Sebab kawasan tersebut adalah harta milik umum. Haram dikuasai atau dikuasakan atau diberikan konsesinya kepada individu, kelompok individu, atau korporasi.
  4. Adapun jika reklamasi dilakukan sendiri oleh negara untuk kepentingan tertentu diantaranya kepentingan negara dan kemaslahatan masyarakat, maka reklamasi untuk semacam itu secara syar’i dimungkinkan. Negara memiliki wewenang untuk memproteksi sesuatu dari harta milik umum untuk tujuan teretentu. Ibnu Abbas meriwayatkan dari ash-Sha’ab bin Jatsamah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada wewenang, memproteksi kecuali untuk Allah dan Rasulnya.” (HR Abu Dawud).
  5. Harta milik umum yang diproteksi untuk tujuan atau kepentingan tertentu itu tidak boleh diubah menjadi milik individu, tetapi statusnya tetap milik umum. Dari sini maka negara boleh memproteksi sebagian kawasan pesisir atau laut untuk keperluan pelabuhan, konservasi, pasar umum, fasilitas publik, pertahanan, benteng, termasuk reklamasi didalamnya. Dalam melakukan reklamasi ini, negara tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syrai’ah lainnya semisal tidak boleh membahayakan baik secara fisik, lingkungan, maupun sosial. Hal itu berdasarkan hadits Rasul SAW: ”Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada membahayakan (memudharatkan), baik diri sendiri maupun orang lain).” (HR Ibn Majah, Ahmad, Ad-Daraquthni).

______________
Selasa, 26 April 2016/18 Rajab 1437 H
Divisi Humas
Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM)
Institut Pertanian Bogor
CP : Rizki (0857-1649-9918)
Add LINE@ BKIM : @yyt6184h
Facebook : fb.com/bkimedia
Twitter/IG : @bkimipb
Web : bkim.lk.ipb.ac.id

Leave a Reply