Mahasiswa UGM Tolak Komersialisasi Kampus

By 21 December 2010 Berita kampus 2 Comments

YOGYAKARTA-Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Gerakan Tolak Komersialisasi Kampus UGM berunjuk rasa menolak komersialisasi kampus. Mahasiswa menilai identitas kerakyatan yang selama ini melekat pada kampus tersebut mulai luntur.

Unjuk rasa berlangsung di Gedung Pusat UGM, Senin (20/12). Di samping berorasi, para mahasiswa juga membawa spanduk dengan berbagai tulisan.

Unjuk rasa mengajukan tiga tuntutan, yaitu mencabut SK 408/P/SK/HT/2010 mengenai pemberlakuan kartu identitas kendaraan (KIK) karena membuat UGM semakin eksklusif dari masyarakat, menolak komersialisasi kampus UGM, dan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pembuatan kebijakan kampus.

Koordinator Gerakan Tolak Komersialisasi Kampus (Gertak) UGM Arya Budi mengatakan, pemberlakuan KIK dan tarif parkir yang direncanakan mulai 1 Januari 2011 merupakan bentuk konkret komersialisasi di UGM. Kebijakan ini mewajibkan mahasiswa dan masyarakat umum yang tidak bisa menunjukkan KIK di kawasan UGM membayar Rp 1.000 untuk sepeda motor dan Rp 2.000 buat mobil.

Adapun mahasiswa baru wajib membayar KIK Rp 50.000 setahun untuk sepeda motor dan Rp 200.000 setahun buat mobil. ”Bukan soal jumlahnya, namun esensi kebijakan ini telah menodai konsep kerakyatan,” ujar Arya.

Selain rencana tarif parkir, komersialisasi terlihat dari sejumlah kebijakan kampus beberapa waktu terakhir. Di antaranya, biaya kuliah meningkat tinggi, pembangunan hotel dan mal, penggusuran pedagang kaki lima.

Tahun 2010, kata Arya, biaya sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA) UGM yang harus dibayarkan mahasiswa baru di tiap fakultas rata-rata Rp 10 juta. Pilihan SPMA Rp 0 juga ditiadakan sehingga mengurangi akses warga tak mampu kuliah di UGM. Arya menuturkan, unjuk rasa menolak komersialisasi kampus dilakukan untuk memperingati Dies Natalis Ke-61 UGM.

Beasiswa diperluas

Terkait hal itu, Direktur Kemahasiswaan UGM Haryanto mengatakan, UGM tetap menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Sejak 2009, beasiswa diperluas dengan beasiswa bebas SPMA kepada 1.000 mahasiswa. Sejak 2010, sebanyak 500 mahasiswa baru UGM juga mendapat Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidik Misi) dari pemerintah.

Menurut Haryanto, sebagian dana yang dibayarkan mahasiswa digunakan untuk subsidi silang. Selama ini, sumber dana belum cukup untuk menyelenggarakan pendidikan semurah yang diminta mahasiswa. ”Kalau di luar negeri, kuliah memang bisa murah atau bahkan gratis karena dibiayai oleh negara. Di sini belum seperti itu,” tuturnya. (IRE) [harian kompas, 21/12/2010]

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply