Menyoal Biaya Masuk Pendidikan Tinggi

By 22 June 2010 Opini Mahasiswa No Comments

Diakui atau tidak dalam beberapa tahun terakhir perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia menjelma menjadi kapitalis baru. Betapa tidak. Saat ini diperlukan dana puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk masuk PTN hanya fakultas atau universitas negeri sedikit peminatlah yang biayanya masih hitungan juta. Padahal dalam sekali seleksi masuk PTN bisa menerima ribuan lebih mahasiswa.

Kata ‘negeri’ dalam perguruan tinggi negeri (PTN) tentu bukan kata yang asal melekat begitu saja. Kata itu menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi yang dimaksud dengan cara sengaja didirikan dan dimiliki oleh negara. Hal itu merupakan pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan pendidikan tinggi kepada anak bangsa. Sesuai dengan filosofi pelayanan pendidikan.

Namun, dalam perkembangannya esensi pelayanan pendidikan dari PTN kemudian bergeser. PTN tak mau lagi mau memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi standar minimum untuk semua masyarakat. Padahal tiap tahun PTN semakin diminati masyarakat.

Saat ini sepertinya semua PTN berlomba ke satu tujuan. Mengejar kualitas pendidikan bertaraf internasional. Sebagian kalangan yang sinis mengatakan ini sebagai protes atas komersialisasi pendidikan tinggi di negeri ini. Biaya masuk pendidikan tinggi menjadi mahal. Apalagi dengan keluarnya aturan badan hukum pendidikan (BHP) PTN jadi ‘jual mahal’.Selain itu kebijakan PTN tentang jalur khusus terjadi sejak status PTN diubah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) pada 2000. BHMN yang merupakan cikal bakal BHP menjunjung tinggi konsep otonomi PTN. Pada akhir 2009 Undang-undang BHP No 9/2009 pun diterbitkan. PTN semakin kuat mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga otonom. Secara pendanaan pemerintah tidak lagi bertanggung jawab sepenuhnya. Dengan demikian PT BHP diberi kebebasan mencari sumber dana. Bagi PT otonomi itu menguntungkan. Karena, masalah keuangan tidak lagi terikat oleh manajemen birokrasi yang kental dengan pengaruh dari pemerintah pusat.

Kini meskipun pada Maret 2010 Mahkamah Konstitusi telah mencabut UU BHP dan belum ditetapkan aturan penggantinya kondisinya tetaplah sama. PT sudah menjadi lembaga yang otonom. Alhasil seperti yang terlihat saat ini calon mahasiswa sebagai sumber dana yang potensial semakin dieksploitasi.

Bayangkan untuk satu bangku di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Padjadjaran mematok biaya minimal Rp 175 juta. Itu merupakan biaya pendidikan tertinggi yang harus dibayar di muka. Intinya hukum ekonomi berlaku. Semakin banyak peminat semakin tinggi pula harga yang dipatok.

Contoh lainnya. Untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi calon mahasiswa harus berani membayar minimal Rp 60 juta, Ilmu Komunikasi Rp 40 juta, dan Sastra Indonesia Rp 10 juta, dan lain-lain. Meski demikian jika dihitung peluang masuknya jalur khusus memang dibuat lebih menggiurkan.

Dengan hanya mengalahkan ribuan peserta yang berani dan bisa membayar mahal mereka memperebutkan kuota yang lebih besar daripada SNMPTN. Namun, bila dengan SNMPTN mereka harus mengalahkan puluhan ribu peserta dari penjuru Indonesia untuk kuota yang tidak sampai setengah kuota mahasiswa baru.

Dalam kondisi proses masuk ke perguruan tinggi tak bisa dimungkiri telah terjadi diskriminasi dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. CalonĀ  mahasiswa yang memiliki ‘daya beli’ tinggi mendapat perhatian lebih. Uang banyak yang mereka bawa membuka banyak pintu peluang untuk masuk perguruan tinggi. Sementara mereka yang ‘daya beli’ redah hanya memiliki satu pintu, yakni SNMPTN.

Bayangkan yang terjadi sekarang. Untuk mendaftarkan saja masyarakat sudah dibebani biaya hingga ratusan ribu. Untuk jalur khusus uang pendaftarannya hingga Rp 850,000. Sedangkan SNMPTN formulirnya Rp 150,000 – 175,000. Ini merupakan bukti bahwa modal awal calon mahasiswa dalam memasuki pendidikan tinggi membutuhkan uang agar bisa mendaftar sementara bagi calon mahasiswa yang tidak mempunyai uang walau berpotensi pintar tidak bisa mendaftar.

Dengan demikian persoalan biaya pendidikan sudah seharusnya pemerintah lebih memihak kepada yang tidak mampu. Tidak hanya berperan memberikan bantuan ketika ada orang-orang yang lolos. Tetapi, tidak mampu bersaing secara ekonomi saja. Karena itu pemerintah perlu peduli bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan terutama bagi yang kurang mampu agar dapat diberi kemudahan untuk mendaftar ke pendidikan yang lebih tinggi. Bukan dihambat oleh kebijakan yang lebih berpihak kepada pasar daripada rakyat.

Andi Perdana Gumilang S Pi

Pengamat dan Ketua MT Al Marjan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB 2007-2008, Tim Laboratorium Syiar BKIM IPB 2010
email: andi.sangpenakluk@gmail.com
www.bkimipb.org

Sumber: detik.com

Leave a Reply